sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Gedung Dewan
Semarang, pkssemarang.org - Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang Suharsono menjelaskan Perda Pelacuran akan masuk dalam Prolegda 2015. Raperda Pelacuran ini merupakan salah satu Raperda yang akan di bahas dalam Prolegda 2015 di samping 14 Raperda baru lainnya. Raperda inisiatif dari DPR ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pelacuran di Kota Semarang yang meresahkan masyarakat. 

Suharsono menjelaskan ada dua Raperda yang merupakan Inisiatif DPR, yaitu Raperda terkait dengan Bansos dan Hibah, yang kedua adalah Raperda tentang Pelacuran. Dua permasalahan ini penting untuk di atur karena banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

"Dari 15 Raperda murni di tahun 2015, dua diantaranya merupakan inisiatif dari DPR yaitu Raperda terkait Bansos dan Hibah, dan Raperda terkait pelacuran. Sedangkan Raperda dari Pemerintah Kota beberapa di antaranya terkait tentang Pajak Reklame dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang," Ungkap Suharsono.

Selain ada 15 Raperda Murni juga akan di bahas kurang lebih 30 Raperda yang merupakan Raperda lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun banyak Raperda yang akan di bahas di tahun 2015 ini, Suharsono tetap yakin target Prolegda dapat tercapai yaitu menyelesaikan pembahasan Raperda 100%.

"Raperda yang akan di bahas dalam Prolegda 2015 sudah paling prioritas, untuk itu kami bertekad untuk dapat menyelesaikannya agar dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Kota Semarang," Terang Suharsono.

Untuk mengantisipasi molornya pembahasan yang menimbulkan Raperda susulan, Baleg memberikan batas waktu penyelesaian pembahasan raperda maksimal satu kali masa sidang. Selain itu untuk menyelesaikan raperda-raperda luncuran sejak 2010-2014, maka setiap tahun akan di buat plafon jumlah raperda yang akan diselesaikan tiap tahun sampai akhir masa periode dewan sekarang, yaitu 2019. Sehingga 5 tahun secara terprogram bisa diselesaikan 100%.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini
Fraksi PKS di DPR siap menginisiasi hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter.

"Fraksi PKS akan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah seperti mendorong DPR menggunakan hak interpelasi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di ruang rapat F-PKS, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan dalam UU APBN-P 2014 menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan hak pemerintah karena itu hak interpelasi merupakan ruang yang tersisa bagi DPR untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

Hal itu menurut dia berbeda ketika era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dalam UU APBN 2013 yang membuka ruang komunikasi dengan DPR terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi saat itu.

"Saat ini kami tidak mau ikut campur. Ketika tidak ada kewenangan, kami memiliki hak bertanya," ujarnya.

Menurut dia, F-PKS akan mendorong fraksi-fraksi lain untuk ikut mendukung digulirkannya hak interpelasi baik fraksi di KIH dan KMP. Jazuli mengatakan F-PKS sudah mengkomunikasikan dengan internal KMP terkait rencana menggulirkannya hak interpelasi tersebut.

"Anggota fraksi dari KIH kan secara personal menolak kebijakan tersebut, dan kami mendorong hak tersebut kepada fraksi di KIH," katanya.

F-PKS menurut dia memandang penaikan harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014 pasal 14 ayat 13. Peraturan itu menurut Jazuli menegaskan anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/11) malam. Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 sehingga harga premium yang semula Rp6.500 naik menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.

sumber : republika
Deklarasi KMP di Solo
Solo, pkssemarang.org - Koalisi Merah Putih (KMP) Jawa Tengah resmi dideklarasikan di Solo hari ini, Kamis (20/11). Deklarasi digelar di Sunan Hotel Solo.

Hadir dalam deklarasi para tokoh KMP Pusat diantaranya Aburizal Bakrie, Anis Matta, Fahri Hamzah,Akbar Tandjung, Suryadarma Ali, Djan Faridz, Edhi Prabowo, Taufiq Kurniawan, Idrus Marham, Fadel Muhammad dan lainnya.

Deklarasi juga dihadiri ketua-ketua partai KMP Jateng. tampak hadir, Ketua KMP Jateng sekaligus ketua DPD Partai Golkar, Wisnu Suhardono ketua DPW PKS Jateng, Abdul Fikri Faqih, beserta ketua partai lainnya.

Dalam sambutannya, Presiden PKS Anis Matta menekankan pentingnya merebut kemenangan dalam Pilkada yang akan dilaksanakan di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 nanti.

"Jawa tengah memang khas dalam dinamika sosial politiknya. Oleh karenanya, diharapkan dengan deklarasi KMP Jateng ini bisa mengatasi berbagai dinamika politik yang ada. Dengan koalisi KMP yang solid diharapkan juga akan memenangkan pilkada di Jawa Tengah"  ujar Anis Matta