sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Semarang, PKS Semarang - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menjadi inspektur upacara dalam peringatan Ke-69 Hari Bhayangkara Tahun 2015 di Lapangan Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumut Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (1/7) seperti dilansir dari pks.or.id

Gatot dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polri, khususnya Polda Sumut yang ditunjukkan selama ini. Terbukti, lanjut Gatot pada musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 bahwa jajaran Polda Sumut tanggap langsung berada di lokasi membantu evakuasi korban.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumut kami mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan dedikasi yang ditunjukkan kepolisian selama ini dan kemarin kita buktikan ketika ada musibah kecelakaan Hercules dan jajaran Polda Sumut tanggap langsung berada di lokasi membantu korban untuk menyingkirkan puing-puing dan mendapatkan semua yang diperlukan," ujarnya.

Upacara Bhayangkara kali ini bertema "Melalui Revolusi Mental Polri Siap Memantapkan Soliditas dan Profesionalime Guna Mendukung Pembangunan Nasional". Gubernur membacakan amanat Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Polri diakui telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga dan memelihara keamanan yang dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan.

Namun kondisi masyarakat semakin dinamis, baik terkait meningkatnya teknologi mau pun masih banyak kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Polri harus terus melakukan pembenahan, apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan dan harapan yang semakin besar terhadap institusi penegak hukum tersebut.

Pemerintah memberikan apresiasi terhadap institusi Polri yang dinilai sudah bekerja keras dalam mereformasi diri. Namun Polri diingatkan untuk tidak berpuas diri sehingga upaya pembenahan dan reformasi itu harus terus ditingkatkan dan dilanjutkan.

Perlunya kelanjutan pembenahan itu disebabkan masih banyaknya kinerja Polri yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Indikasi itu terbukti dan dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terhadap kinerja institusi tersebut.

Dibawah kepemimpinan Jenderal Pol Badrodin Haiti, Polri telah menetapkan 11 program prioritas yang sesuai dengan konsep revolusi mental.

"Saya harap program itu benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas," lanjut Gatot.

Dalam rangkaian upacara HUT Bhayangkara ke-69 tersebut, Gatot menyematkan penghargaan secara simbolis kepada empat personel Polda Sumut atas lamanya masa bakti mereka.
Semarang, PKS Semarang - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melarang mobil dinas digunakan untuk mudik oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah provinsi Jabar pada Lebaran 2015/1436 Hijriah.

“Jawa Barat tiap tahun tidak mengizinkan (mobil dinas dipakai mudik). Ya gitu saja setiap tahun gampang, tanpa imbauan ini itu,” kata Ahmad Heryawan usai menghadiri Pengukuhan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat di Bandung, Selasa(30/06/2015) seperti dilansir dari pks.or.id

Ia mengatakan karena tidak mengizinkan mobil dinas dipakai mudik oleh PNS maka Pemprov Jabar memberikan fasilitas berupa bus gratis bagi PNS yang akan mudik Lebaran ke kampung halamannya.

“Justru kita memfasilitasi karyawan yang tidak punya kendaraan maka Pemprov Jabar memfasilitasi kendaraan besar. Bus sekaligus. Itu pakai APBD, langsung sebagai fasilitas kepada para pegawai untuk mudik saat lebaran,” kata dia.

Untuk PNS yang memiliki kendaraan pribadi, kata dia, dipersilakan untuk mudik menggunakan kendaraannya sendiri.

“Yang punya mobil pribadi mudik pakai mobil masing-masing. Yang tidak punya kita sediakan mobil besar (bus) pulangnya bareng-bareng berjamaah,” kata dia.

Ketika ditanyakan berapa unit bus mudik gratis yang disediakan oleh pihaknya untuk PNS Pemprov Jawa Barat, Heryawan menuturkan disesuaikan dengan keperluannya.

“Seperlunya. Pokoknya perlunya berapa kita sediakan. Tahun sebelumnya ada kita sediakan empat sampai lima unit bus,” kata dia.
Semarang, PKS Semarang - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja di komisi IV DPR yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup agar bersiaga menghadapi dampak yang diakibatkan kemarau panjang yang melanda Indonesia pada tahun ini seperti di lansir dari pks.or.id

Andi Akmal mengapresiasi koordinasi antar lembaga tinggi negara mitra kerja komisi IV DPR dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Agraria dan Tataruang untuk antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

“Pada kemarau panjang yang melanda negeri ini, setiap kementerian di komisi IV akan menghadapi dampak besar yang setiap kejadian harus diantisipasi dan diambil peluangnya. Kementerian Pertanian akan menghadapi ancaman produksi tanaman pangan akibat gagal panen. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapat peluang besar pada peningkatkan hasil tangkapan ikan. Namun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan,” urai Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Namun, lanjut Andi Akmal, dari siaran pers yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu 1 Juli kemarin, kepala BPS menyatakan dengan bangga bahwa produksi padi mengalami kenaikan signifikan dimana produksi padi, jagung, dan kedelai merupakan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Menurut Andi Akmal, kalau dibilang tertinggi dalam sejarah produksi tanaman pangan juga sah-sah saja, karena menurut data setiap tahun mengalami kenaikan produksi.

Politisi dari Sulawesi Selatan ini mengkritisi pemerintah, jangan berbangga dahulu terhadap tingginya produksi. Selaian masih angka sementara (asem) dan angka ramalan (aram), pemerintah hendaknya memperhatikan berapa NTP (Nilai Tukar Petani) saat ini. Hingga Juni 2015, NTP hanya sebesar 100,52. Angka ini hampir impas mendekati 100 dimana petani hanya surplus pada angka dibawah 1 yakni 0,52. Artinya kesejahteraan petani masih terlihat suram.

“Secara logika, kekeringan melanda namun produksi tanaman pangan sangat memuaskan itu sungguh tak dapat diterima akal. Pemerintah jangan mudah puas dahulu dengan data yang diterima dari daerah yang kemudian dirangkum di BPS. Saat ini banyak daerah sedang menghadapi pilkada. Angka-angka yang disajikan nuansa politisnya sangat kental,” ketus Andi Akmal.

Pada Kementerian Kelautan Perikanan, Andi Akmal sangat berharap agar kementerian ini mampu sebagai penyangga pangan yang tidak mampu dipenuhi pada hasil pertanian. Karena menurutnya, dengan kekeringan yang terjadi akibat kemarau panjang, hasil tangkapan ikan akan semakin besar jumlahnya. Selain pemenuhan kebutuhan ekspor dengan mengejar peningkatan neraca perdagangan di bidang perikanan, kementerian jangan lupakan kebutuhan pangan dalam negeri.

Pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kewaspadaan yang lebih diminta oleh Andi Akmal yang juga ketua DPW PKS Sulawesi Selatan ini. Karena pada kekeringan akibat kemarau panjang, ancaman kebakaran hutan meningkat dan dapat terjadi setiap saat. Di Riau kebakaran sudah mulai tak terkendali. Status sudah siaga darurat. Sekat kanal yang dibuat di sekitar hutan merupakan langkah konkrit yang sudah dilakukan. Bulan Agustus merupakan titik kritis permulaan peningkatan suhu. Untuk itu pemerintah mesti mampu menjabarkan rencana aksi antisipasi terjadinya kebakaran ini.

“Daerah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling rawan kebakaran. Saya harap infrastruktur penanganan kebakaran hutan sudah siap. Sebab saat ini kebakaran hutan selalu mengancam. Kesiapsiagaan pada pemerintah diharapkan dapat mengatasi dengan cepat kebakaran hutan sehingga bencana asap dan dampak lain yang ditimbulkan dapat segera diminimalisir,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.