sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Fahri Hamzah Saat Kunjungan Ke Banjarnegara
Banjarnegara, pkssemarang.org - Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Indonesia juga menyimpan berbagai potensi bencana yang membahayakan. Bencana tanah longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara merupakan salah satu contoh yang terjadi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah mengatakan agar tidak terulang kejadian yang sama, sejak dari awal perlu adanya peringatan terhadap potensi bencana yang akan terjadi.

"Sekarang siapa yang bisa melacak tebing bergerak? Jutaan rakyat Indonesia di dasar tebing itu siapa yang melindungi? Dan, bagaimana mengetahui bahwa nyawa kita sedang terancam?" kata Fahri Hamzah saat meninjau lokasi tanah longsor Banjarnegara, Rabu (17/12/2014).

Fahri menjelaskan setiap musim hujan seakan - akan malaikat maut sedang 'ngantor' disekitar lokasi potensi bencana. Menurutnya, hal seperti itu yang harus segera mungkin dihentikan. "Bagaimana cara menghentikannya? Pemerintah harus berani mengusulkan dana untuk sistem mitigasi bencana nasional yang komprehensif," tandas Fahri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendesak pemerintah supaya mengusulkan anggaran untuk satelit mitigasi bencana. Jadi, kata Fahri, ketika kita menggunakan satelit itu bisa mengetahui pergerakan tanah secara rutin. "Meskipun disitu tidak ada penduduk, kita tetap bisa memberikan peringatan," ungkapnya.

Fahri menambahkan bencana yang terjadi tidak bisa dibiarkan sebagai suatu rutinitas yang bisa diterima. Menurutnya harus ada upaya relokasi bagi warga terdampak bencana. "Kita minta perhutani yang memiliki begitu banyak tanah datar, bisa digunakan untuk merelokasi warga." kata Fahri.

Warga, lanjutnya, bisa diberikan tempat baru yang tidak jauh dari tempat tinggal awalnya. Sehingga tempat lama yang memiliki potensi bencana, bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya seperti bercocok tanam.
Hidayat
Jakarta (17/12) - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soewandi mengklarifikasi informasi tentang pelarangan menggunakan jilbab melebihi batas leher dan janggut bagi pegawai di kementeriannya.

"Harus diklarifikasi apa benar ada pelarangan seperti itu," kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/12).

Hidayat mengatakan jika larangan itu benar maka DPR harus memanggil Rini. Menurutnya larangan yang dibuat Rini tidak sesuai dengan semangat kerja yang dicanangkan Presiden Jokowi. "Apa relevansi larangan berjilbab, janggut, dan celana dalam bekerja?," tanya Hidayat.

Rini mestinya membuat larangan yang mendorong produktifitas kinerja BUMN. Seperti larangan untuk tidak membolos, bekerja secara produktif, tidak korupsi, dan kewajiban mencapai target-target yang dicanakan Kementerian BUMN.

Hidayat khawatir larangan menggunakan jilbab panjang dan janggut akan menimbulkan stigma negatif yang berujung pada perlakuan diskriminatif. Padahal menurutnya saat ini jilbab justru tengah menjadi trend yang popular di masyarakat.

Pada akhirnya Hidayat berharap informasi larangan berjilbab melebihi batas leher tidak benar. Menurutnya rakyat sudah terlalu lelah dengan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi. "Saya harap itu tidak benar. Karena tidak sesuai prinsip ketuhanan dan hak azasi manusia," katanya.

sumber : republika