sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Imam Mardjuki Anggota Legislatif 2014-2019 Kota Semarang
SATU demi satu, anggota DPRD kabupaten/kota di Jawa Tengah hasil Pemilihan Umum 2009 resmi dilantik. DPRD Kabupaten Semarang dan Kendal mengawali dilantik 12 Agustus lalu, disusul Kabupaten Demak, Grobogan dan Klaten (13/8), kemudian Kota Salatiga dan Kota Semarang (14/8) untuk masa bakti 2009-2014. DPRD kabupaten/kota lainnya akan segera menyusul diambil sumpah/janjinya Agustus ini. Untuk DPRD Jateng rencana akan dilantik 3 September nanti.

    Sebagai prosesi sakral pemberian mandat, pelantikan bukanlah formalitas belaka. Sumpah/janji yang diucapkan idealnya membuat anggota legislatif terpilih menyadari makna dan hakikat keanggotaan Dewan. Bagi penulis, sebagai salah satu anggota Dewan yang baru dilantik, setidaknya ada tiga hakikat keanggotaan legislatif.

    Pertama, sebagai wakil rakyat. Setiap anggota yang dilantik harus sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya tak lain dan tak bukan merupakan kepanjangan eksistensi dan ekspektasi rakyat di lembaga legislatif. Anggota Dewan --lebih-lebih hasil Pemilu 2009 yang menerapkan suara terbanyak-- harus senantiasa ingat bahwa dirinya bisa duduk di kursi empuk karena dipilih oleh rakyat, dengan tujuan semata-mata memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya, yang karena itu dia berhak tampil dan bertindak atas nama rakyat.

    Di sinilah esensi sistem demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat; dan di sinilah letak kemuliaan tugas anggota Dewan, yakni sebagai pengemban amanat rakyat. Adanya protes dan kritik terhadap lembaga legislatif selama ini, serta maraknya aksi unjuk rasa ke gedung Dewan –termasuk demo saat pelantikan-- mengisyaratkan betapa tingginya rasa keterwakilan rakyat, sekaligus menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar wakilnya yang baru bisa mengemban amanat lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan wakil rakyat sebelumnya.

Politisi

    Hakikat yang kedua, anggota Dewan adalah politisi. Dalam status ini, seorang anggota Dewan memikul fungsi ganda, yaitu sebagai wakil partai politik dan pemimpin masyarakat. Sebagai agen parpol, anggota Dewan dituntut mengejawantahkan fungsi-fungsi parpol sebagai institusi inti sistem demokrasi, seperti menampung, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat (fungsi artikulasi-agregasi), menjalin komunikasi dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat (fungsi komunikasi-edukasi), serta melakukan pengawasan sosial dan pemerintahan (fungsi kontrol).

    Karenanya, anggota Dewan harus "bersama rakyat". Artinya selalu menyelami permasalahan rakyat, peka dan peduli terhadap penderitaan mereka, melibatkan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki nasibnya, serta kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

    Alhumami (2004) mencatat ada tiga peran penting politisi: legal drafter, policy maker dan legislator. Sebagai legal drafter, politisi dituntut membuat undang-undang yang dapat menjamin tegaknya keadilan sosial dan keteraturan hidup bermasyarakat. Sebagai policy maker, politisi harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan publik. Sebagai legislator, politisi harus bisa menjadi penyambung lidah rakyat guna mengartikulasikan aspirasi dan menyuarakan kepentingan konstituennya.

    Seandainya anggota Dewan mampu merealisasikannya maka mereka benar-benar tampil menjadi politisi ideal dan lembaga DPRD pun menjadi parlemen impian, sebagaimana diidam-idamkan Plato dalam magnum opus-nya, Republic: "Politisi adalah kumpulan negarawan yang dengan kearifan dan kebajikannya mampu melahirkan gagasan-gagasan luhur yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Sementara parlemen merupakan lembaga politik tempat persemaian pemikiran-pemikiran brilian dan pertukaran ide-ide cemerlang di kalangan politisi, yang mengemban misi utama sebagai perumus kebijakan negara."

Keteladanan

    Sementara sebagai pemimpin, anggota Dewan seyogianya menjadikan lembaga legislatif dan penghuninya sebagai pusat pelayanan dan sumber keteladanan. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sayyidul qoum khaadimuhum (pemimpin itu pelayan masyarakat). Artinya, pemimpin itu dipilih untuk melayani orang yang dipimpinnya. Jadi anggota Dewan itu dipilih untuk melayani kebutuhan rakyat pemilihnya. Karena itu, sudah sepantasnya bila anggota dan lembaga Dewan menjadi tempat keluh-kesah masyarakat dan sentra pemenuhan aspirasi mereka.

    Selain melayani, seorang pemimpin juga harus bisa diteladani. Kenapa negeri kita tak kunjung mentas dari krisis multidimensi? Salah satunya karena kita terjangkiti krisis keteladanan. Tindak-tanduk kebanyakan pemimpin kita tidak bisa dijadikan contoh. Karena itu, kita berharap tidak ada lagi anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara karena korupsi atau narkoba. Tak ada lagi anggota Dewan yang ditangkap polisi karena kekerasan rumah tangga, skandal seksual dan berbagai tindak kriminal. Sebaliknya, dari hati dan lidah (meminjam lirik lagu Iwan Fals) anggota Dewan, kita berharap mengalir sungai-sungai keteladanan.

    Hakikat ketiga keanggotaan Dewan adalah sebagai abdi negara. Menjadi anggota Dewan memang terhormat. Tapi bukan karena punya kuasa, bisa jadi orang kaya, atau naik status sosialnya, namun karena menjadi anggota Dewan pada dasarnya merupakan panggilan hati nurani seorang anak bangsa untuk mempersembahkan pengabdian tertinggi bagi bangsa dan negara.

    Menjadi anggota Dewan merupakan tanggung jawab seorang warga negara yang rela mengorbankan tenaga, waktu, harta dan jiwanya, untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan memajukan negara. Karena itu, anggota Dewan yang menyadari posisinya sebagai anak bangsa dan abdi negara, tidak mungkin memperkaya diri sendiri, menilep uang rakyat dengan mengakali anggaran negara. Sebab tindakan itu hanya mengakibatkan kolusi dan korupsi makin merajalela, dan membuat bangsa dan negara ini makin merana.

    Perbuatan buruk seperti itu tak pantas dilakukan seorang patriot bangsa. Itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang kerdil, yang berpikir dan bertindak untuk kepuasan diri sendiri. Sementara patriot sejati adalah orang-orang besar, yang berpikir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Patriot bangsa sangat malu jika dirinya hanya jadi beban rakyatnya.

    Akhirnya, kita berharap, para anggota Dewan yang baru –termasuk penulis sendiri-- menyadari dan memahami ketiga hakikat keanggotaannya tersebut sehingga bisa mengemban amanat rakyat sebaik-baiknya, dan terhindar dari jerat goda kekuasaan dan kekayaan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi.[]
    
Penulis:

Imam Mardjuki SSos, anggota DPRD Kota Semarang yang baru dilantik dari Partai Keadilan Sejahtera

Alamat        :    Perum Ketileng Indah F.73, Sendangmulyo, Tembalang, Semarang
Kontak        :    GSM 0817.2929.42    Flexy 024-70922322
Semarang, pkssemarang.org - DPRD Kota Semarang telah berhasil menyelesaikan alat kelengkapan DPRD secara cepat kurang dari 1 bulan. Jumat lalu (12/9) DPRD Kota Semarang melalui rapat Paripurna telah menentukan Pimpinan Dewan hingga Komisi-komisi.

Anggota Legislatif dari PKS mewakilkan Agung Budi Margono sebagai Pimpinan Dewan, sedangkan dua Anggota legislatif lainnya duduk di jajaran pimpinan di Komisi dan Badan Legislasi (Baleg). Agus Riyanto Slamet duduk sebagai sekertaris komisi C, sedangkan Suharsono duduk sebagai Ketua Badan Legislasi.

Berikut ini adalah susunan Posisi Anggota Legislatif dari PKS Semarang :

Agung Budi Margono : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Agus Riyanto Slamet  : Ketua Fraksi PKS dan Sekertaris Komisi C
Suharsono                   : Ketua Badan Legislasi
Ari Purbono                : Anggota Komisi C
Imam Mardjuki           : Anggota Komisi D
Johan Rifai                  : Anggota Komisi A