sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Sikap Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal M. Fuad Basya yang seolah menganulir pernyataan tentang diperbolehkannya Prajurit Wanita TNI untuk berjilbab, menuai reaksi. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengingatkan TNI untuk tidak mengecewakan masyarakat yang telah berharap wacana tersebut segera direalisasikan, atau menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP).

“Ketika muncul wacana diperbolehkannya prajurit TNI berjilbab, masyarakat mengapresiasi. Pihak TNI telah memberi harapan kepada prajurit wanita atas kebebasan beragama. Namun, ketika muncul pernyataan yang menganulir bahwa berjilbab boleh asalkan tidak untuk pakaian dinas, hal ini kembali mengecewakan masyarakat. Kebebasan beragama yang menjadi harapan masyarakat dan prajurit wanita TNI seolah hanya harapan palsu saja. TNI janganlah PHP kepada masyarakat,” imbau Sukamta seperti dilansir dari pks.or.id

Sukamta mengatakan salah satu alasan penganuliran ialah opini jika prajurit wanita TNI berjilbab dapat mengganggu soliditas. Menurut Sukamta, soliditas tidak selalu berarti keseragaman. Soliditas justru bisa lahir dari rasa hormat terhadap keberagaman sesama prajurit.

“Doktrin TNI memberikan rasa saling menghormati terhadap perbedaan yang ada pada prajurit. Saya percaya anggota TNI telah dewasa terkait ekspresi keagamaan seseorang ini,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan agar tidak terkesan PHP, sebaiknya Panglima TNI segera menuntaskan polemik ini. Ia mendesak Panglima TNI untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (Skep) yang mengatur pembolehan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab saat dinas.

Sukamta menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, salah satunya mengatur tentang pakaian dinas prajurit TNI secara umum dan tidak ada pelarangan jilbab. Sedangkan payung hukum yang spesifik terkait pakaian dinas TNI ada pada Skep Panglima TNI No Skep/346/X/2004 tgl 5 Oktober 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI.

“Nah, kalau sekiranya Surat Keputusan tersebut tidak mengakomodasi diperbolehkannya prajurit wanita TNI berjilbab, ya semakin perlulah dibuat Surat Keputusan baru yang menegaskan diperbolehkannya prajurit wanita TNI berjilbab saat dinas,” jelasnya.

Sebagai tulang punggung pertahanan negara, tambah Sukamta, TNI harus menjadi lembaga yang paling utama dalam menjiwai dan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila.

“Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas menegaskan bahwa nilai-nilai agama menjiwai sila-sila yang lain. Artinya, jangan sampai kita mengkhianati Pancasila itu sendiri dengan tidak memberi kebebasan kepada prajurit wanita TNI untuk menjalankan perintah agamanya,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta tersebut.
Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Netty Heryawan mengatakan proses pembangunan bertumpu pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Salah satu cara untuk memperoleh SDM yang berkualitas adalah dengan pemenuhan asupan makanan yang bergizi, salah satunya adalah ikan. Namun perlu diakui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi di masyakat yang mengakibatkan masih  rendahnya konsumsi ikan. 

“Menurut data pada tahun 2014, konsumsi ikan di Jawa Barat sebanyak 24 kg per kapita/tahun sedangkan di tahun 2015 ini Jawa Barat akan menargetkan sebanyak 27 kg per kapita/tahun,” lanjut Netty saat menghadiri Safari GEMARIKAN dengan tema Safari Peningkatan Konsumsi Ikan dalam Rangka Gerakan Perempuan untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan Demi Membangun Generasi Muda yang Sehat dan Cerdas, di Bale Asri Pusdai Bandung, Rabu (27/5) seperti dilansir dari pks.or.id

Netty menyebutkan salah satu alasan masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Barat adalah faktor ekonomi yang masih menjadi kendala.

"Masyarakat beralasan lebih baik menjualnya daripada dikonsumsi, masih adanya masyarakat yang daya belinya rendah, rendahnya pengetahuan dan informasi, serta minimnya keterampilan tentang pengolahan ikan," papar istri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ini.

Netty berharap pihak terkait dapat berpikir keras bagaimana caranya agar keterampilan ini mulai menggeser cara memasak dan mengolah makanan yang berbahan dasar ikan. Sehingga anggota keluarga tidak merasa bosan dengan sajian ikan. Dan yang terpenting yakinkan anak-anak dan masyarakat kita untuk menghilangkan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat.

Direktur Pemasaran Departemen Dalam Negeri Muhammad Zain menuturkan kegiatan ini semata-mata sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengedukasi masyarakat untuk konsumsi ikan. Dengan memasyarakatkan konsumsi ikan maka berpengaruh pada sumber daya manusia  karena pemberian gizi haruslah dari dalam kandungan hingga masa pertumbuhan.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Provinsi Jawa Barat Erti Wawan Ridwan mengatakan  bahwa rangkaian pelaksanaan safari GEMARIKAN ini merupakan program kerjasama antara Dharma Wanita Persatuan dengan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementrian Kelautan dan Perikanan, hal ini sebagai bukti nyata kemitraan antara DWP dengan Pemerintah.

“Dukungan dan keikutsertaan DWP secara aktif dan luas untuk menyukseskan pembangunan Nasional yang sesuai Visi dan Rencana Strategis DWP 2015-2019 yang telah dibahas dan disahkan dalam Musyawarah Nasional DWP tanggal 9-11 Desember 2014 yang lalu,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman menyarankan dua pendekatan yang harus dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah ijazah palsu. Pertama pendekatan secara struktural dan kedua secara kultural. Hal itu disampaikan Sohibul Iman, usai menjadi narasumber diskusi dengan wartawan yang bertajuk "Polemik Ijazah Palsu", di Pressroom DPR RI, Jakarta, Kamis (28/5) seperti dilansir dari www.pks.or.id

Sohibul Iman menjelaskan, secara struktural dengan menegakkan aturan yang ada. Pertama, lanjut Sohibul Iman, di UU No 20 Tahun 2003, terkait Sisdiknas, dan kedua UU No 12 Tahun 2012 terkait perguruan tinggi.

"Nah ini tolong ditegakkan oleh pemerintah dengan seketat-ketatnya dan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu, dengan itu diharapkan ada efek kapok," tegasnya.

Kedua, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 11 ini, dalam jangka panjang yaitu pendekatan secara kultural. Menurutnya, masayarakat memiliki suatu budaya yang setidaknya ada 2 kultur negatif yang mempengaruhi munculnya kasus ijazah palsu. Pertama, kultur yang menganggap gelar ijazah sebagai sesuatu yang berstatus sosial, padahal itu adalah sebuah label administratif atas sebuah pencapaian. Kedua, budaya menerabas atau instan, sehingga muncul upaya-upaya membeli ijazah.

"Dua kultur ini harus kita ubah, sehingga mudah-mudahan pendekatan strukturalnya tegas, kulturalnya juga jalan dalam mengubah persepsi publik. Ke depan saya yakin itu tidak terulang karena di negara-negara maju yang dua hal ini jalan itu tidak banyak terjadi," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Lebih lanjut Sohibul Iman mengemukakan, ada 3 jenis yang dikategorikan ijazah palsu. Pertama adalah ijazah yang benar-benar palsu dengan memalsukan stempel, tandatangan dan sebagainya. Kedua, ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang belum terakreditasi. Ketiga, lembaga terakreditasi namun tidak ada perkuliahan.

"Pemerintah harus benar-benar ketika memberi izin akreditasi kepada sebuah lembaga, dilihat serius, jangan perkuliahannya tidak benar tapi diberi akreditasi. Dan bagi mereka yang sudah benar-benar menjalankan perkuliahan dengan baik, rasio dosen juga bagus, yang seperti ini dipermudah untuk mendapatkan akreditasi, dengan cara itu saya kira penyimpangan-penyimpangan itu akan terkurangi," imbuhnya.

Sementara itu, terkait rencana Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir yang akan melakukan penghapusan skripsi bagi sarjana strata 1 (S1) dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, jika ada sebuah permasalahan dalam sistem, jangan sistemnya yang dihancurkan melainkan masalahnya yang diselesaikan.

"Ini kebiasan yang tidak bagus, sebuah sistem yang demikian besar karena ada masalah sedikit kemudian dihancurkan itu tidak bagus, kita perbaiki bersama," pungkasnya.