sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Mardani
Jakarta - Silang-sengkarut persoalan KPK dengan Polri dewasa ini dipandang berawal dari penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan‎ sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan itu dinilai dipengaruhi kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Melihat rentetan konflik KPK versus Polri paling mutakhir ini, PKS menuntut agar Jokowi berani melepaskan diri dari tekanan Megawati dan Surya Paloh.

"‎Nggak usah takut dengan Megawati dan Surya Paloh, KIH, atau KMP. Takutlah hanya kepada Allah dan rakyat!" seru Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (26/1/2015).

Mardani mengingatkan agar Jokowi meresapi kata-kata Presiden Amerika John F Kennedy, apabila pengabdian kepada negara bermula maka berakhirlah pengabdian kepada partai, golongan atau individu.

"Jadilah presiden rakyat Indonesia, dan yang diinginkan rakyat Indonesia adalah memberantas korupsi," ‎ujar Mardani.

Ketua DPP PKS Bidang Humas ini menyatakan penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum harus tepat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan KPK haruslah dipimpin oleh orang yang benar-benar bebas korupsi.‎

"‎Siapapun yang ditunjuk harusnya sesuai. dengan pemberantasan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Yang paling utama memberantas korupsi adalah penegak hukum, Polisi, Jaksa, KPK, diusahakan harus dipimpin oleh mereka-mereka yang bersih‎," tutur Mardani.

Meski begitu, Mardani tak menyalahkan Megawati, Paloh, atau juga Budi Gunawan yang kini dijadikan tersangka oleh KPK. Figur-figur siapapun wajar saja menekan presiden. Yang jadi permasalahan adalah presiden itu sendiri, Jokowi harus berani membebaskan diri dari tekanan apapun.

"‎Yang salah ya Presiden, saya tegaskan itu. Kekisruhan ini bermula dari presiden," ucap Mardani.

Jokowi tak perlu takut-takut untuk menolak intervensi Mega-Paloh, atau partai-partai yang ada. Asalkan Jokowi pro-rakyat, maka rakyat akan bersedia menjadi pelindung Jokowi.

"Rakyat akan belain," tandasnya

sumber : detik.com

MEDAN (27/1) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei merupakan KEK industri pertama yang saat ini menjadi role model nasional bagi KEK lain di Indonesia. Demikian kata Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho dalam peresmian dan peletakan batu pertama Tujuh Proyek Strategis Pemprov Sumut bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipusatkan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Selasa (27/1).

“Setelah tiga tahun berjuang, operasional KEK adalah dambaan kami semua. Sumatera Utara akan bergerak menuju level selanjutnya, melalui kawasan ekonomi khusus yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor dan impor, serta kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional," ujarnya.

Gubsu juga menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi bahwa dalam pembangunan tujuh proyek strategis Sumut, masih dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkan keberhasilan kawasan tersebut.

“Perlu dukungan pemerintah pusat seperti perlunya percepatan penerbitan insentif perpajakan, serta kepabeanan dan cukai bagi para investor. Kami juga menaruh harapan besar pada PTPN III untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung lain berkelas dunia, serta memberikan pelayanan prima kepada setiap investor,” kata Gubsu.

Pada momen bersejarah tersebut, lanjut Gubsu, Pemprov Sumut juga memohon izin pemerintah pusat untuk dapat mengakselerasi hadirnya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas investasi kelas dunia.

“Infrastruktur yang kami maksud diantaranya transportasi intermoda, energi listrik, dan gas," harap Gubsu.

Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi mengatakan Kawasan Industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei  merupakan proyek ambisius yang dikerjakan keroyokan namun realistis. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali ditanya Gubsu mengenai KEK tersebut.

“Awalnya saya menyangka kawasan ekonomi yang disampaikan Gubernur itu luasnya hanya sekitar 10-20 ha. Ternyata, jawabannya mengejutkan saya. KEK Sei Mangkei ternyata memiliki areal 2002,77 ha dan akan didukung dengan pelabuhan laut dengan luas 200 ha. Langsung saya perintahkan Menteri BUMN cek ke lapangan, juga Menteri PU, kita putuskan, lihat anggaran ada," katanya.

Presiden Jokowi pun berharap proyek KEK Sei Mangkei dapat diselesaikan selama dua tahun dan meningkatkan ekspor serta surplus perdagangan.

"Kita harapkan swasta masuk ke kawasan industri KEK Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Inalum dalam waktu yang pelabuhan selesai, kawasan pertama pelabuhan terbesar di wilayah Barat. Kita juga ingin ekspor melambung, neraca perdagangan positif. Saya optimis dengan kerja-kerja seperti ini, saya meyakini ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik, kesejahteraan meningkat, pengangguran bisa tertampung, dan Mari kita lihat dua tiga tahun lagi," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Sumatera Utara untuk meresmikan peletakan batu pertama Tujuk Proyek Strategis di Pelabuhan Kuala Tanjung. Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana dan rombongan, diantaranya Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, dan Menteri Negara BUMN. Dengan beroperasinya KEK Sei Mangkei, Bank Indonesia memperkirakan kawasan tersebut akan menyumbang peningkatan 0,7 persen bagi perekonomian Sumut.

Keterangan Foto:

Gubsu dan istri, Sutias Handayani menyambut Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan rombongan saat tiba di Bandara Lanud Soewondo, Kota Medan pukul 09.50 WIB.
Sumber: Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara

SEMARANG – Tidak memiliki perda tentang pengelolaan menara telekomunikasi, Pemkot kehilangan potensi pendapatan Rp12,98 miliar. Hal itu dikatakan Ari Purbono, Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang saat memberikan pandangannya terkait retribusi menara telekomunikasi di Kota Semarang. Ari menyatakan saat ini panitia khusus (pansus) yang membahas tentang retribusi pengendalian telekomunikasi sedang melakukan pembahasan.

“Dan dari paparan beberapa SKPD, ditemukan angka potensi pendapatan yang hilang. Undang-Undang yang mengatur tentang retribusi pengendalian telekomunikasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009, dan sekarang pemerintah kota baru mau mengaturnya. Sementara di saat yang sama telah banyak bermunculan menara telekomunikasi. Estimasi potensi pendapatan dari retribusi ini mencapai Rp 2,59 miliar/tahun. Kalau dihitung dari 2009 hingga sekarang, maka angka yang hilang sebesar Rp12,98 miliar,” kata Ari.

Undang-undang yang dia maksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 110, Pasal 124, dan Pasal 154 yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Politisi PKS tersebut mengatakan seharusnya pemerintah segera menyusun Perda tentang pengelolaan menara telekomunikasi. Selain mengamankan potensi pendapatan, juga demi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perda ini diharapkan tidak hanya mengatur soal retribusi, tapi semua persoalan yang melingkupi menara telekomunikasi, mulai dari perizinan, pendirian, retribusi, dan sebagainya.

“Kalau Pemerintah Kota tidak segera membuatnya, bisa jadi nanti DPRD akan menginisiasi perda ini. Agar segera ada kepastian hukumnya dan potensi pendapatan yang hilang bisa terselamatkan,” kata Ari.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kota Semarang mengajukan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Garis besar perubahan tersebut adalah dimasukkannya pasal tentang retribusi jasa pengendalian menara telekomunikasi. Saat ini pengajuan itu sedang dibahas di panitia khusus (pansus) DPRD Kota Semarang.

“Selasa (27/01), akan kami selenggarakan public hearing. Kami mau dengar banyak masukan dari masyarakat. Monggo yang berkepentingan atau ada masukan untuk soal ini kami persilahkan hadir di DPRD Kota Semarang,” tutup Ari Purbono yang juga Ketua Pansus.
Sumber: http://berita.suaramerdeka.com