sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Terbaru

Kiprah Dewan

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Agenda Struktur

Kabar DPC

Pelayanan

Kaderisasi

Perempuan

Kolom

Galery Kegiatan

Semarang, PKS Semarang - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, juga kesejahteraannya. Demikian disampaikan Kharis

“Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah- daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup,” jelas kharis saat menanggapi ribuan guru dan tenaga honorer yang melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2).

Kharis menilai ada dua hal penting yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan kecukupan guru. Pertama, cara pandang dalam melihat ketercukupan guru.

“Pemerintah menyatakan bahwa rasio guru dan murid telah tercukupi dengan memasukkan guru honorer di dalamnya. Namun, kesejahteraan guru honorer masih belum dipenuhi oleh pemerintah,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah V ini.

Kedua, mengenai pendistribusian guru secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah, dalam hal ini perlu melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan, serta verifikasi terhadap kualitas dan kesesuaian syarat pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

“Hal ini untuk menghindari kesan pemerintah asal rekrut honorer K2 tersebut,” jelas Kharis.

Diketahui, ribuan guru yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI) hari ini melakukan aksi di depan Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya mengangkat 439.056 orang guru honorer.

Ribuan honorer tersebut beberapa diantaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagainya.
Sumber : pks.or.id
Semarang, PKS Semarang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendesak pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun ini. Sebab, BPKH adalah amanat dari UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014 lalu.

“Badan ini harus dibentuk selambat-lambatnya satu tahun setelah disahkannya UU, yang berarti memiliki tenggat pada 17 Oktober 2015. Tapi sampai 2016 ini, kita belum melihat kesungguhan pemerintah menyelesaikan amanat tersebut,” kata Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).

BPKH ini menjadi urgen sebab selama ini Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak kompeten (inefisien) dalam mengelola keuangan haji. Oleh karena itu, BPKH diperlukan sebagai upaya untuk mengelola keuangan haji menjadi lebih rapi, profesional, akuntabel, amanah, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

“Uang haji itu bukan uang negara, dia adalah uang umat yang dititipkan kepada negara. Tetap harus dikelola secara amanah, profesional, akuntabel. Karena itu selaiknya dikelola secara khusus dalam badan khusus yang terpisah dari lembaga yang menjadi penyelenggara,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat I ini.

Inefesiensi tersebut dapat terlihat dari cara Kemenag menyimpan dana haji dengan menempatkan uang rupiah dari masyarakat ke deposito dalam bentuk US Dollar. Deposito US Dollar inilah yang akan ditukarkan ke dalam bentuk Saudi Arabia Riyal (SAR). Padahal, menurut Ledia, lebih efisien jika menempatkan uang rupiah masyarakat tersebut langsung ke dalam deposito SAR agar dapat melakukan pembayaran account to account.

Oleh karena itu, Ledia berharap dengan adanya BPKH ini pengelolaan dana umat dapat lebih bisa dikembangkan melalui sebuah model keleluasaan investasi yang aman dan amanah. Sehingga, memberikan manfaat besar bagi penitip dana secara khusus, dan masyarakat secara umum.

“Dengan investasi yang bisa dilakukan oleh BPKH akan ada manfaat yang diterima setiap jamaah yang sudah menyetor dana, yang akan dimasukkan dalam rekening virtual yang mereka miliki. Harapannya setelah menitip dana, katakanlah 10, 15 atau bahkan 20 tahun, mereka berangkat haji tanpa membayar lagi bahkan bisa mendapat bagi hasil,” jelas Ledia

Tak hanya itu, pengelolaan yang profesional, aman dan amanah dari BPKH juga akan memastikan agar dana haji dipakai sesuai peruntukan.

“Kita sama berharap tak ada lagi dana dipakai untuk kegiatan-kegiatan terkait operasional kementerian agama atau kegiatan yang sudah dianggarkan oleh APBN. Juga terpakainya uang jamaah yang belum berangkat tanpa mereka sendiri mengizinkan dan mendapatkan manfaatnya,” jelas Ledia.
Sumber : pks.or.id
Semarang, PKS Semarang - Presiden PKS dan beberapa pimpinan lainnya terpilih masuk ke dalam kepengurusan pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Presiden PKS yang juga anggota Dewan Penasihat Pusat ICMI Mohamad Sohibul Iman berharap ICMI ke depan semakin memberikan kontribusi dan peran yang signifikan bagi kemajuan umat Islam, negara dan bangsa Indonesia.

"Dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya, tentu kita berharap ICMI dengan kepengurusan sekarang mempunyai perubahan yang lebih signifikan untuk perubahan bangsa," kata Sohibul usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ICMI 2016 di Menara 165, Jl Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (10/2).

Dalam acara tersebut juga dikukuhkan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI periode 2015-2020 oleh Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Pusat ICMI turut hadir beserta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Selain Sohibul Iman, beberapa pimpinan pusat PKS juga termasuk ke dalam kepengurusan pusat ICMI, antara lain Ketua Majelis Syuro (MS) PKS Salim Segaf Al Jufrie sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Pusat, Wakil Ketua MS PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai anggota Dewan Pakar Pusat.

"Seperti tujuan awal ICMI yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Semoga ICMI terus meningkatkan relevansinya terhadap keumatan," pungkas Sohibul Iman.
Sumber : pks.or.id